Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum dipilih untuk bergerak maju pada tahun 2021. Program yang sedang berlangsung, yang berakhir Desember 2020 lalu, berfokus pada 12,4 juta profesional dengan perkiraan bantuan sebesar Rs 2,4 juta per kapita.
Menteri Tenaga Kerja (Munkar) Ida Fauziyah mengatakan, program penangguhan kompensasi tidak direncanakan dalam APBN tahun 2021.
Dia mengatakan sebelum akhir pekan, Kami sedang berhenti, sementara pasti APBN 2021 belum dicairkan. Kami akan menyadari seperti apa situasi moneter selanjutnya. Namun, itu belum dialokasikan dalam APBN untuk 2021. Oleh Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (1/2/2021).
Pembayaran BLT kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan baru-baru ini mengungkapkan peluang untuk bergerak maju di tahun 2021 jika pekerja ternyata merasa frustrasi sejauh ini dengan pandemi virus corona (COVID-19).
Ida mengatakan, selain subsidi upah, Pemerintah juga memberikan kekuatan motivasi yang berbeda kepada pekerja, mulai dari meringankan kewajiban rekrutmen BPJS hingga mengerjakan program yang serius.
BACA JUGA: Punya Usaha, Silahkan Daftar Diri Agar Dapat Bantuan Langsung Tunai Dari Kemsos. Berikut Caranya!
Dia juga menunjukkan bahwa hanya sedikit program yang akan dimulai dalam hal pemulihan keuangan secara umum, terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan dipengaruhi oleh upah rendah.
Program-promgram ini akan terus berlanjut sampai kondisi pulih seperti biasa, dan dikoordinasikan untuk mengelola dampak pandemi COVID-19. katanya.
Ida belum lama ini mengungkapkan bahwa ada peluang untuk program bantuan BLT bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 tetap berlanjut. Namun, seleksi program ini akan terus berlanjut jika Pemerintah menilai kondisi keuangan di Indonesia belum normal akibat pandemi COVID-19.
Saya kira kita ada evaluasi, untuk itu penilaian kita akan disampaikan, dengan fasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kalaupun saya pastikan kondisi keuangan kita tidak kembali seperti biasa, saya kira pembicaraan kita tentang evaluasi bisa memikirkan kembali program BSU pada 2021. Itulah yang disampaikan Ida dalam rapat dengan Panitia IX DPR RI, Senin (18/1/2021).
Sumber: https://finance.detik.com
